Daya Beli Masih Lemah, Usul BLT Dilanjutkan Hingga Maret 2026
Daftar isi:
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengusulkan agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilanjutkan hingga Maret 2026. Ia berpendapat bahwa daya beli masyarakat masih dalam keadaan lemah, dan hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah.
Berdasarkan pengamatannya, Bima mengungkapkan bahwa salah satu indikator untuk menilai kondisi ekonomi adalah data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Saat ini, tercatat ada 96 juta orang yang terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan dan berstatus tidak mampu.
Dia juga menyebutkan bahwa tenggat waktu yang ditetapkan hanya sampai Desember dianggap terlalu singkat. Situasi ekonomi yang penuh tekanan mendorong perlunya perpanjangan program BLT hingga Maret 2026 demi meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga:
Penjelasan Mengapa Program BLT Harus Diperpanjang di Tengah Krisis Ekonomi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga hingga kuartal II 2025 hanya tumbuh sebesar 4,97 persen. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan yang sangat sedikit, hanya sebesar 0,2 persen dari kuartal sebelumnya yang mencatat 4,95 persen.
Tentunya, kondisi ini menandakan betapa perlunya pemerintah untuk mempertahankan BLT guna membantu masyarakat yang tengah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika program ini dihentikan, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat, terutama yang tergolong dalam kategori tidak mampu, sangat bergantung pada bantuan BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini menjadi semakin penting mengingat inflasi dan berbagai masalah ekonomi lainnya yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari.
Baca Juga:
Pentingnya Sinkronisasi Data untuk Efektivitas Program BLT
Bima menekankan bahwa pemerintah harus melakukan sinkronisasi data penerima BLT dengan data tunggal yang sudah ada. Misalnya, data penerima PBI BPJS Kesehatan harus diintegrasikan agar bantuan dapat tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
Hal ini bisa mencegah adanya politisasi dalam program BLT yang seharusnya ditujukan untuk membantu masyarakat seharusnya. Kejelasan dan keakuratan data menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini.
Selain itu, transparansi dalam distribusi bantuan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dan kepada siapa bantuan tersebut disalurkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal ini bisa terjaga.
Baca Juga:
Pernyataan Menteri Keuangan Mengenai Anggaran BLT dan Keberlanjutannya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa tambahan alokasi untuk BLT Kesra sebesar Rp30 triliun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memitigasi dampak dari krisis ekonomi yang terjadi.
Dengan adanya penambahan anggaran ini, diharapkan program BLT dapat memberi dampak maksimal bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang paling rentan dari segi ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, program seperti BLT harus didukung dan dilaksanakan dengan baik.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
