Wakil Ketua DPR Dukung MBG Agar Tidak Dikuasai BGN
Daftar isi:
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengemukakan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk menjadi solusi yang efektif. Program ini menjadi sorotan terutama setelah terjadinya insiden keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, yang menimpa lebih dari seribu orang. Kondisi ini mendesak semua pihak untuk bertindak cepat dan bijaksana.
Keracunan massal yang terjadi di Bandung Barat selama minggu lalu mengindikasikan bahwa terdapat masalah serius dalam sistem pengelolaan MBG. Cucun berpendapat bahwa kolaborasi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Kunjungan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Cipari, sebagai area yang terdampak, bertujuan untuk melakukan evaluasi dan mendapatkan informasi dari sumbernya langsung.
Peninjauan tersebut berlangsung pasca insiden keracunan di Cipongkor, dan Cucun menggarisbawahi bahwa pengelolaan MBG harus diawasi secara ketat. Kejadian ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan program, melainkan bermaksud untuk meningkatkan kualitas dan keamanannya. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan.
Baca Juga:
Pentingnya Kolaborasi dalam Pengawasan Makan Bergizi Gratis
Selama kunjungan, Cucun Ahmad Syamsurijal menyarankan perlunya pengawasan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dia menekankan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga dalam mengelola dan mengawasi MBG. Semua pihak harus bersatu untuk memastikan bahwa standar gizi dan keamanan makanan terpenuhi dengan baik.
Selain itu, Cucun mengingatkan para pengelola dapur SPPG agar siap dan memahami bahwa setiap kesalahan dalam pengelolaan dapat berdampak luas. Penyampaian makanan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga ibu menyusui. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat penting untuk menghindari dampak negatif yang lebih jauh.
Dalam kesempatan tersebut, Cucun bertemu dengan pengelola dapur dan koordinator di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas manajemen SPPG. Diskusi ini dilanjutkan untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi, dengan penekanan pada pentingnya kontrol kualitas bahan baku yang digunakan. Setiap bahan makanan harus diperhatikan dengan cermat dari proses pengadaan hingga penyajian kepada konsumen.
Baca Juga:
Evaluasi Menyeluruh atas Kasus Keracunan Massal
Kasus keracunan massal ini harus menjadi titik awal untuk evaluasi dan perbaikan program MBG. Cucun berpendapat bahwa meskipun banyak kritik, program yang diusung oleh pemerintah sangat penting untuk menjaga gizi anak-anak Indonesia. Dia menginginkan semua pihak bersatu untuk menjaga keberlangsungan program tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya.
Dia berpesan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, dan semua pengelola dapur SPPG dituntut untuk bertindak secara profesional. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan pada kemasan dan penyajian, tetapi juga mengawasi proses rantai pasok dari bahan makanan yang digunakan. Integritas dalam pengelolaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, drg. Putih Sari, juga menyoroti perlunya koordinasi antara berbagai kementerian dalam menjaga kualitas makanan. Dia menegaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam penyajian makanan haruslah orang-orang yang berkualitas dan memiliki sertifikasi yang sesuai untuk mencegah lagi terjadinya insiden keracunan.
Baca Juga:
Peran Ahli Gizi dalam Pengelolaan Pangan
Pentingnya kehadiran ahli gizi dalam pengelolaan pangan mendapat perhatian serius dalam diskusi ini. Cucun mencatat bahwa kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui memerlukan perhatian lebih dalam hal gizi. Utilisasi ahli gizi untuk mendampingi program ini akan meningkatkan kualitas makanan yang disajikan.
Pengawasan tidak hanya meliputi operasional dapur, tetapi juga aspek-aspek lain dalam pengelolaan pangan, termasuk penyediaan bahan baku. Kepala dapur di SPPG diharapkan mampu memantau dengan ketat ketersediaan dan kualitas bahan-bahan pangan. Kolaborasi antara berbagai sektor dalam pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan gizi yang diinisiasi pemerintah.
Sementara itu, beberapa anggota Komisi IX DPR lainnya, seperti Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa evaluasi terhadap dapur SPPG yang bermasalah perlu dilakukan. Namun, penutupan program secara keseluruhan bukanlah solusi yang diinginkan. Seluruh pihak harus belajar dari insiden ini dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar tetap efisien dan efektif.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
