Wakapolri Mengakui Kelemahan dalam Respons Laporan Masyarakat oleh Damkar
Daftar isi:
Wakil Kepala Polri, Komjen Dedi Prasetyo, baru-baru ini mengakui bahwa respon kepolisian terhadap laporan masyarakat masih lebih lambat dibandingkan dengan layanan lainnya seperti Pemadam Kebakaran. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam kecepatan respon ini supaya masyarakat dapat merasa lebih aman dan terbantu dalam situasi darurat.
Pernyataan ini diungkapkan Dedi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di mana ia menjelaskan bahwa standar waktu respon yang baik harus sesuai dengan pedoman internasional. Saat ini, waktu respon Polri masih berada di atas sepuluh menit, yang tentu saja perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat.
Dedi menambahkan bahwa masyarakat saat ini lebih sering melaporkan kejadian kepada Damkar yang dianggap lebih cepat dalam merespons aduan. Menurutnya, tanggapan yang lambat dari Polri menjadi perhatian utama dan memerlukan langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi layanan.
Baca Juga:
Pentingnya Peningkatan Layanan Respon Polri kepada Masyarakat
Dalam upaya untuk memperbaiki situasi ini, Komjen Dedi menyatakan bahwa langkah awal adalah dengan meningkatkan layanan call center Polri 110. Fokus utama dari inisiatif ini adalah untuk memastikan setiap pengaduan dapat direspons dalam waktu kurang dari sepuluh menit.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa Polri telah melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kinerja. Salah satu langkah yang diambil adalah pembuatan buku panduan untuk anggota Polri yang dikenal dengan istilah ‘do and don’t’. Panduan ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam bertindak dan berinteraksi dengan masyarakat.
Polri juga berupaya meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang mengakibatkan arogansi dalam pelaksanaan tugas. Dedi menyatakan pentingnya pengawasan yang ketat untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi kepolisian.
Baca Juga:
Strategi Reformasi dan Peningkatan Kualitas Polri
Dedi menekankan bahwa Korps Bhayangkara berkomitmen untuk melakukan reformasi dan perbaikan berkelanjutan. Pembentukan tim percepatan reformasi juga dilakukan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik.
Ia menjelaskan bahwa berbagai aspirasi, termasuk dari para aktivis hak asasi manusia, telah dicatat dan menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian. Dalam hal ini, Polri ingin menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap kritik dan siap untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
Untuk mendukung keberhasilan reformasi ini, Polri menggandeng berbagai pihak termasuk lembaga penelitian untuk melakukan pemetaan terhadap tugas dan fungsi utama kepolisian. Ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Baca Juga:
Meningkatkan Kualitas Layanan Polisi Melalui Evaluasi dan Kerja Sama
Salah satu fokus utama di dalam laporan kinerja adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), yang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Selain itu, penegakan hukum dan pelayanan umum juga menjadi prioritas dalam upaya perbaikan.
Dedi menyebutkan bahwa survei menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian positif terhadap tindakan Polri dalam menjaga keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.
Keberhasilan reformasi Polri tidak hanya bergantung pada internal namun juga dukungan dari masyarakat. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan, diharapkan kinerja Polri dapat semakin optimal.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
