Santri Datangi Rumah Atalia Istri RK Terkait Komentar Bantuan Al Khoziny

Daftar isi:
Massa yang mengatasnamakan Forum Santri Nusantara melakukan aksi demonstrasi di depan rumah Atalia Praratya, anggota DPR yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Atalia terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rehabilitasi Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, yang mengalami musibah tragis.
Delapan hari setelah insiden yang menewaskan sejumlah santri tersebut, demonstrasi berlangsung di Ciumbuleuit, Kota Bandung. Massa mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakpekaan Atalia terhadap perasaan komunitas santri di seluruh Indonesia.
Dalam tuntutannya, massa meminta agar Atalia dipecat dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Mereka berpendapat bahwa pernyataan Atalia mencederai hati komunitas santri dan menggambarkan kegagalan dalam memahami tanggung jawab konstitusional pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
Tuntutan Aksi Demonstrasi oleh Forum Santri Nusantara
Aksi ini mengecam pernyataan Atalia yang dianggap tidak peka terhadap situasi yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Al Khoziny. Salah satu orator dalam aksi menegaskan bahwa pernyataan tersebut berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap pesantren.
Massa beranggapan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mendukung lembaga pendidikan agama berdasarkan Undang-Undang dan UUD 1945. Mereka menyatakan pentingnya dukungan anggaran untuk memastikan kelangsungan pendidikan di pesantren, terutama di saat-saat sulit seperti ini.
Salah satu orator mengingatkan bahwa penggunaan APBN bukanlah sekadar hadiah, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada warga negara yang terdampak bencana. Dengan demikian, mengabaikan hal tersebut akan merugikan masyarakat yang membutuhkan dukungan tempat pendidikan agama seperti pesantren.
Respons Terhadap Pernyataan Atalia Praratya dari Massa
Berlanjut dalam orasinya, massa menegaskan bahwa pandangan Atalia sangat diskriminatif dan merugikan institusi keagamaan. Mereka menilai bahwa pernyataan dari seorang politisi seharusnya lebih menghargai dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi dari lembaga pendidikan yang juga berperan dalam mencerdaskan umat.
Dalam pandangan mereka, perhatian yang lebih besar seharusnya diberikan pada pengawasan dan transparansi anggaran daripada menimbulkan kontroversi. Pendekatan yang lebih konstruktif dan solutif dinilai sangat diperlukan demi hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan agama.
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan ungkapan solidaritas yang tulus dari para santri terhadap Al Khoziny. Pernyataan dari Atalia dianggap telah menciptakan citra negatif terhadap pesantren di benak masyarakat umum.
Kritik Terhadap Ketidakadilan dalam Sorotan Publik
Menurut Riki, tidak fair jika segala dugaan pelanggaran di pesantren digeneralisasi untuk mencoreng nama lembaga pendidikan yang sebenarnya berkontribusi pada masyarakat. Ia juga menyentuh isu ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus lain, yang sering kali diabaikan oleh publik.
Riki menyentil tragedi Kanjuruhan dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, menegaskan betapa ironisnya jika yang justru mendapat sorotan adalah pesantren. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam perlakuan media dan publik terhadap berbagai isu yang ada.
Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh legislatif, menurut Riki, seharusnya menjadi fokus utama, bukan justru menciptakan kontroversi yang berpotensi merugikan dunia pesantren. Ia menegaskan bahwa pernyataan yang tidak bijak hanya akan memperburuk situasi.
Pernyataan Terbaru dari Atalia Praratya Mengenai APBN
Dalam situasi ini, Atalia Praratya sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan kajian mendalam tentang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Pondok Pesantren Al Khoziny. Ia menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan adil dalam penggunaan anggaran.
Atalia berpendapat bahwa rencana penggunaan anggaran untuk pembangunan kembali pesantren tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan akhir. Oleh karena itu, perlu ada pendalaman lebih lanjut terhadap rencana tersebut agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat.
Dengan demikian, wacana seputar penggunaan APBN dan tanggung jawab negara terhadap pesantren jadi semakin krusial. Hal ini mengundang perhatian banyak pihak dan memicu diskusi yang lebih luas mengenai pelibatan negara dalam pendidikan agama.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now