Prabowo Membentuk Komite Reformasi Polri dengan Jimly Asshiddiqie Sebagai Ketua

Pada tanggal yang bersejarah, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pembentukan komisi ini menandai langkah penting dalam usaha reformasi di tubuh kepolisian Indonesia, diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sistem kepolisian.

Pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 7 November 2025. Dalam keputusan ini, Presiden Prabowo mencantumkan Keputusan Presiden Nomor 122 P Tahun 2025 yang mengatur keanggotaan komisi baru tersebut.

Komisi Percepatan Reformasi Polri ini terdiri dari sepuluh anggota yang memiliki latar belakang beragam. Selain Jimly Asshiddiqie, terdapat nama-nama terkenal seperti Mahfud MD, yang merupakan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca Juga:

Rano Karno Pastikan Tanggul Rembes di Pantai Mutiara Akan Diperbaiki

Komposisi Anggota Komisi yang Diversifikasi dan Berpengalaman

Dalam struktur komisi, terdapat tiga mantan Kapolri, yaitu Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti, yang memberikan perspektif dari pengalaman mereka di kepolisian. Keberadaan mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam proses reformasi ini.

Selain individu-individu tersebut, terdapat juga beberapa tokoh lain seperti Ahmad Dofiri, Penasehat Khusus Presiden, serta tokoh hukum lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan yang kuat dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.

Setiap anggota komisi memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka kerja yang efektif dan inovatif dalam mengatasi isu-isu tantangan yang dihadapi oleh kepolisian saat ini. Dengan latar belakang yang kuat, mereka diharapkan dapat membentuk strategi yang berhasil untuk mencapai tujuan reformasi.

Baca Juga:

Ayah Tiri Alvaro Meninggal Dunia Karena Gantung Diri Menggunakan Celana Panjang

Rapat Perdana dan Tujuan Awal Komisi Percepatan Reformasi Polri

Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, mengabarkan bahwa rapat perdana akan dilaksanakan di Markas Besar Polri pada Senin, 10 November mendatang. Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun agenda kerja komisi dan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai.

Jimly menegaskan pentingnya kecepatan dalam menghasilkan laporan. Meskipun tanpa batasan waktu yang ketat, ia menyebutkan bahwa target minimal laporan pertama dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari semua anggota untuk segera memberikan perubahan nyata.

Adanya kolaborasi antara tim reformasi kepolisian yang sudah ada dan komisi ini diharapkan dapat mempercepat proses serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kepolisian. Sinergi antar tim sangat penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif.

Baca Juga:

Kasus Balita Meninggal Penuh Luka di Bandung Masih Tanpa Tersangka

Potensi Perubahan Regulasi dan Landasan Hukum yang Diperlukan

Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan temuan dari komisi ini akan mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas, termasuk kemungkinan perubahan aturan atau bahkan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa komisi diharapkan memiliki kuasa untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian yang ada.

Fokus utama dari reformasi ini adalah penyelenggaraan kepolisian yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komisi berencana untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan publik dalam menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.

Proses reformasi polisi bukanlah tugas yang ringan, namun dengan komisi yang berisi orang-orang berpengalaman dan berkompeten, harapan untuk peningkatan kinerja kepolisian menjadi lebih realistis. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menanggulangi berbagai tantangan yang ada.

Baca Juga:

Rais Aam PBNU Berhentikan Penasihat Khusus Gus Yahya

Dengan komitmen yang kuat dari semua anggota, diharapkan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini dapat memberikan hasil yang positif dan hadir sebagai harapan baru untuk masyarakat Indonesia. Keberhasilan reformasi ini tidak hanya akan mempengaruhi institusi kepolisian, tetapi juga akan berdampak luas pada sistem hukum dan keadilan di negara ini.