Nenek Elina Diperiksa Polisi Setelah Diusir Ormas dari Rumahnya

Nenek Elina Widjajanti, warga Surabaya yang terpaksa diusir oleh segerombol organisasi masyarakat, kini menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami laporan mengenai dugaan pengusiran yang dialami oleh Elina, yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Pada Minggu, 28 Desember, Elina menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim. Saat ditemui di tengah proses tersebut, ia menyatakan bahwa penyidik menanyakan berbagai hal terkait dugaan pengusiran yang dialaminya dan peristiwa yang menyertainya.

Kronologi Pengusiran yang Dialami Nenek Elina

Menurut keterangan Elina, pada awal Agustus 2025, ia didatangi oleh segerombol orang yang mengaku dari suatu organisasi, yang memaksanya untuk keluar dari rumah. Saat itu, Elina sempat mempertanyakan dasar hukum dan alasan dari pengusiran tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Situasi semakin memanas ketika Elina meminta waktu untuk mengambil barang-barangnya, namun pihak pengusir tidak mengizinkan. Mereka malah berusaha mengeluarkan Elina secara paksa, hingga akhirnya ia sempat diangkat oleh beberapa orang yang mengenakan atribut organisasi masyarakat tersebut.

Elina mengaku saat itu merasa terjepit antara mempertahankan haknya atas rumah dan menghadapi situasi yang mengancam. Ia merasakan ketidakadilan yang mendalam ketika melihat sekelompok orang tersebut bersikap kasar dan tidak kooperatif.

Dokumen yang Jadi Pokok Perselisihan

Salah satu aspek penting dari permasalahan ini adalah dokumen kepemilikan rumah. Elina mengklaim bahwa ia memiliki surat letter C yang menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah milik kakaknya, Elisa, yang sudah meninggal pada 2017. Namun, orang yang mengklaim membeli rumah tersebut, yakni Samuel, tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan resmi.

Ketidakjelasan dokumen inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini bisa menyeret ke ranah hukum. Elina merasa perlu untuk mengungkap kebenaran agar hak-haknya sebagai penghuni yang sah dapat diakui.

Hingga saat ini, Samuel belum memberikan surat atau dokumen yang menjelaskan klaim kepemilikan tersebut kepada Elina. Hal ini membuat Elina merasa semakin tertekan, mengingat rumah tersebut sudah ditinggalinya sejak tahun 2011.

Reaksi dan Dukungan Masyarakat

Kasus pengusiran ini menuai perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang bersimpati kepada Elina dan mendesak agar pihak berwenang memperhatikan hak-hak masyarakat kecil. Mereka menilai bahwa tindakan pengusiran yang dilakukan secara paksa sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

Beberapa organisasi non-pemerintah bahkan menyatakan siap mendampingi Elina dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka melihat bahwa banyak orang tua seperti Elina yang berjuang untuk mempertahankan tempat tinggal mereka dari tindakan semena-mena.

Kondisi ini berpotensi menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan di kalangan masyarakat urban. Kesadaran akan hak-hak individu ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar menjadi sorotan utama dalam diskusi publik saat ini.

Tindakan Hukum yang Ditempuh oleh Elina

Kepala tim kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja, mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada penyelidikan pengusiran, tetapi juga ingin memastikan bahwa hak-hak kliennya dilindungi. Wellem menekankan pentingnya transparansi dari pihak yang mengklaim memiliki rumah tersebut.

Menurutnya, pihaknya telah mengajukan laporan ke kepolisian dan berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan. Di samping itu, mereka juga berencana untuk menyampaikan surat permohonan kepada lembaga terkait untuk mendapatkan klarifikasi tentang status rumah Elina.

Tindakan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kepemilikan yang sah untuk melindungi hak mereka. Proses ini juga bisa menjadi cerminan bagi orang-orang yang berpotensi menghadapi situasi serupa.