Menteri LH: Longsor Cisarua Dipicu Alih Fungsi Lahan Pertanian
Daftar isi:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru-baru ini mengidentifikasi bahwa alih fungsi lahan menjadi kebun sayuran subtropis dapat berkontribusi pada terjadinya longsor yang mempengaruhi beberapa daerah di Kabupaten Bandung Barat. Penemuan ini mencuat setelah tim melakukan peninjauan lapangan di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, yang terkena dampak longsor tersebut.
Dalam peninjauan itu, Menteri LHK menyoroti pertumbuhan pesat dalam budidaya tanaman sayuran seperti kol, kubis, dan paprika, yang dalam kenyataannya bukanlah tanaman asli Indonesia. Banyak dari tanaman ini berasal dari wilayah subtropis seperti Chile dan Pegunungan Andes di Amerika Selatan, menunjukkan adanya isu serius dalam pengelolaan lahan.
“Tanaman ini diadaptasi untuk tumbuh pada ketinggian yang cukup tinggi, antara 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut,” jelas Menteri LHK. Tren budidaya sayuran subtropis ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan condongnya ke arah perbukitan dapat menambah risiko bencana lebih lanjut.
Baca Juga:
Kajian Ilmiah Penting untuk Memahami Penyebab Longsor
Menurut Menteri, perluasan perkebunan sayuran di area yang rawan longsor dapat memperburuk kerawanan bencana. Di samping itu, jenis tanaman hortikultura ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pepohonan yang memiliki akar kuat untuk menahan tanah. Ini membuat tanah menjadi lebih rentan terhadap pergeseran.
Hanif menegaskan bahwa tidak semua penyebab longsor dapat ditelusuri kembali ke faktor cuaca. Meskipun curah hujan di Cisarua tidak setinggi di daerah lain yang mengalami bencana serupa, perubahan penggunaan lahan memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas tanah.
Oleh karena itu, langkah-langkah dasar perlu diambil demi keselamatan masyarakat yang tinggal di daerah terancam longsor. Hanif juga menyatakan bahwa pemerintah akan menerjunkan tim ahli untuk melakukan studi mendalam mengenai penyebab longsor ini.
Baca Juga:
Kerja Sama Interinstitusi dalam Penanganan Ambang Bencana
Pemerintah pusat akan menginformasikan pendalaman masalah lingkungan secara ilmiah. Pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan berdasarkan pengalaman yang ada di daerah lain yang juga terdampak bencana. Hasil studi akan membimbing langkah-langkah evaluasi kebijakan dan pemulihan lingkungan.
Langkah-langkah yang diambil akan melibatkan analisis menyeluruh dari kondisi geologis dan bentang alam yang ada di Cisarua. Hanif percaya bahwa kajian mendetail ini sangat penting dalam merumuskan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada.
Baca Juga:
Kesadaran Lingkungan dan Tanggung Jawab Bersama di Semua Tingkat Pemerintahan
Hanif menyatakan bahwa penanganan masalah lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan melibatkan seluruh level pemerintahan. Menurutnya, harus ada kepatuhan terhadap aturan yang ada agar pengawasan terhadap penggunaan lahan dapat dilakukan dengan baik. Tragisnya, banyak lokasi yang terkena bencana menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan.
“Setiap level pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan,” tandasnya. Ia menambahkan bahwa prosedur penanganan harus dilakukan secara terukur dan tidak bisa dilakukan secara reaktif.
Dengan langkah-langkah yang sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan, harapannya, dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah bencana di masa depan, yang tidak sahaja berlaku di Cisarua, tetapi juga daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
