DBH Pusat Disunat DKI Pangkas Sekolah Swasta Gratis Jadi Seratus
Daftar isi:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian terhadap target program sekolah swasta gratis seiring dengan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Penurunan ini menyebabkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada 2026 mencapai Rp81,32 triliun, menurun signifikan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa semula program ini ditargetkan akan mencakup sekitar 260 sekolah swasta. Namun, dengan penurunan DBH yang signifikan, Pemprov terpaksa melakukan rasionalisasi jumlah sasaran sekolah.
Rasionalisasi ini mengakibatkan pemangkasan target, sehingga program sekolah swasta gratis hanya menyasar 100 sekolah pada tahun 2026. Atika menyatakan bahwa pengurangan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berasal dari DBH, yang berdampak pada kemampuan finansial daerah.
Baca Juga:
Penjelasan Mengenai Pengurangan Target Sekolah Gratis di Jakarta
Meskipun target sekolah berkurang dari yang awalnya direncanakan, Atika mencatat bahwa jumlah sasaran tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan 2025 yang hanya mencakup 40 sekolah. Selaras dengan itu, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus menambah jumlah sasaran sekolah setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.
Atika menambahkan bahwa tahun ini Pemprov DKI berhasil meningkatkan jumlah sekolah yang disasar dari 40 menjadi 100 sekolah. Ini menjadi langkah positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan swasta yang terjangkau.
Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama dalam penentuan jumlah sekolah yang dapat disubsidi. Dengan demikian, upaya untuk menambah sasaran sekolah gratis akan terus dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang terus berubah.
Baca Juga:
Dampak Penurunan APBD terhadap Program Pendidikan
Penurunan APBD dari Rp91,86 triliun di 2025 menjadi Rp81,32 triliun di 2026 tentu berpengaruh signifikan pada program-program pemerintah, terutama di sektor pendidikan. Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah menurunnya pendapatan dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Dari Rp26,14 triliun yang didapat pada 2025, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya Rp11,16 triliun pada 2026. Penurunan yang cukup besar ini jelas mempengaruhi kemampuan Pemprov untuk menjalankan berbagai program, termasuk pendidikan.
Selain itu, dana yang berasal dari DBH pajak mengalami penurunan yang lebih besar lagi, yakni sebesar Rp14,79 triliun. Hal ini tentu memaksa pemerintah untuk berpikir ulang tentang prioritas dalam alokasi dana, termasuk untuk pendidikan.
Baca Juga:
Rencana Jangka Panjang Pemprov DKI Jakarta dalam Pendidikan
Walaupun terjadi penurunan dalam alokasi dana, Pemprov DKI Jakarta tetap optimis untuk melakukan peningkatan kapasitas pendidikan swasta di Jakarta. Setiap tahun, upaya untuk menambah jumlah sekolah yang mendapatkan subsidi pendidikan akan terus dilanjutkan.
Atika menjelaskan bahwa rencana jangka panjang ini akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program yang membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
Pemprov DKI juga berupaya melibatkan lebih banyak stakeholder dalam pengembangan program pendidikan. Dengan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, diharapkan kegiatan pendidikan bisa lebih bersinergi dan efektif dalam mencapai tujuan bersama.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
