38 Negara Diminta Bayar Uang Jaminan Mengajukan Visa Amerika Serikat Tanpa Indonesia

Pada awal tahun 2026, Amerika Serikat (AS) mengambil langkah signifikan terkait kebijakan visa bagi wisatawan dan pelaku bisnis dari berbagai negara. Kebijakan baru ini mewajibkan pembayaran jaminan yang cukup besar, dengan tujuan untuk mengatasi masalah pelanggaran visa.

Mulai akhir Januari 2026, pemegang paspor dari 38 negara akan diminta membayar jaminan hingga 15 ribu dolar AS, sekitar Rp 252 juta. Ini adalah langkah yang mencerminkan kekhawatiran AS terhadap pelanggaran visa yang semakin meningkat di kalangan tertentu.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah AS berharap dapat menekan jumlah pelanggaran visa yang terjadi. Uang jaminan ini akan dikembalikan jika aplikasi visa ditolak atau jika permohonan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, tingginya biaya jaminan dapat menjadi faktor penghambat bagi banyak calon pelancong. Beberapa negara yang tercantum dalam daftar tersebut memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah jaminan yang diminta.

Ini menciptakan kesan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan efek jera bagi pelanggar, meskipun menjadi tantangan bagi individu yang ingin mengunjungi AS dengan tujuan yang sah.

Penerapan Kebijakan Visa di Amerika Serikat yang Baru

Tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan ketat yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Pembayaran jaminan terlihat sebagai cara untuk mencegah pelanggaran yang lebih luas di luar negeri, khususnya dari negara-negara yang sering mengalami masalah.

Amerika Serikat memiliki alasan yang kuat untuk memberlakukan perubahan ini. Data menunjukkan bahwa negara-negara tertentu memiliki angka pelanggaran visa yang signifikan, dan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi risiko tersebut.

Pemerintahan sebelumnya telah mencermati pola pelanggaran dan menimbang untuk melakukan tindakan pencegahan. Seiring dengan perkembangan situasi global, kebijakan visa yang lebih ketat dianggap sebagai langkah yang perlu untuk menjaga integritas sistem imigrasi.

Kebijakan baru ini mencakup negara-negara dari berbagai belahan dunia. Dalam daftar terbaru, terdapat tambahan 25 negara yang terdaftar, yang mencerminkan peningkatan kewaspadaan yang dirasakan oleh pemerintah AS.

Salah satu akibat dari kebijakan ini mungkin akan menciptakan ketidakpuasan di kalangan calon pelancong. Uang jaminan yang tinggi bisa menjadi beban tambahan, terutama bagi mereka yang berasal dari negara dengan pendapatan rendah.

Dampak Terhadap Wisatawan dan Pelaku Bisnis

Dari sudut pandang wisatawan, kebijakan ini jelas akan berdampak besar selama proses pengajuan visa. Kewajiban membayar jaminan sebelum perjalanan mungkin akan mengecilkan semangat para pelancong yang ingin menjelajahi AS.

Dengan adanya batasan ini, pelaku bisnis juga harus mempertimbangkan biaya tambahan sebelum melakukan perjalanan ke AS. Hal ini bisa memengaruhi keputusan mereka dalam menjalin kerja sama internasional.

Pembayaran jaminan ini dapat memberikan tekanan tambahan bagi individu yang ingin melakukan perjalanan untuk urusan mendesak atau penting. Ironisnya, tindakan ini justru berpotensi menekan arus investasi dan kerjasama internasional yang diperlukan.

Data dari Organisasi Buruh Internasional menunjukkan bahwa banyak negara yang terpengaruh memiliki pendapatan per kapita jauh di bawah angka yang diwajibkan. Kebijakan ini tampak lebih mencerminkan keputusan politik daripada pertimbangan ekonomi yang seimbang.

Adanya jaminan ini pun dapat mengubah cara orang berpikir tentang perjalanan ke AS. Mungkin orang akan beralih ke negara destinasi alternatif yang menawarkan proses visa lebih ramah dan biaya lebih terjangkau.

Respons Internasional Terhadap Kebijakan Baru

Tangapan dari berbagai pihak terhadap kebijakan baru ini juga beragam. Banyak negara terdampak menunjukkan keprihatinan akan langkah ini dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap hubungan diplomatik.

Pemerintah negara-negara yang warganya terdampak kebijakan berusaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah AS. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dan mungkin mengeksplorasi kemungkinan negosiasi mengenai prosedur visa yang lebih bersahabat.

Sementara itu, banyak individu yang merasa bahwa tindakan ini menghalangi hak mereka untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tujuan yang sah. Sudut pandang ini akan menjadi tantangan dalam dialog internasional di masa mendatang.

Di sisi lain, beberapa kalangan mendukung langkah tersebut, berargumen bahwa keamanan nasional harus menjadi prioritas utama. Mereka berpendapat bahwa tindakan tegas terhadap pelanggaran visa merupakan langkah yang tepat bagi negara dengan risiko tinggi.

Diskusi mengenai kebijakan visa AS terus berlanjut, dengan pembicaraan mengenai kemungkinan revisi di masa depan. Kebijakan ini dapat beradaptasi seiring dengan politik dan kondisi ekonomi yang berkembang.