Menpora Desak KOI dan KONI Atasi Dualisme Cabor Sebelum Akhir 2025
Daftar isi:
Masalah kepengurusan yang dualistis di sejumlah cabang olahraga di Indonesia semakin memprihatinkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memberikan peringatan serius agar masalah ini segera dituntaskan sebelum akhir tahun 2025.
Beberapa cabang olahraga seperti tenis meja, anggar, dan tinju masih menghadapi tantangan serius terkait dualisme kepengurusan. Dalam situasi yang sama, Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) pun terjebak dalam polemik yang memicu ketidakpuasan di kalangan anggotanya.
Polemik ini semakin mencuat setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang ditolak sebagian besar anggota karena dianggap tidak transparan. Kejadian ini lantas memicu aksi demonstrasi dari Gerakan Sepak Takraw Menggugat (GSTM) di depan kantor Kemenpora.
Baca Juga:
Pentingnya Menyelesaikan Dualisme Kepengurusan Olahraga di Indonesia
Menteri Erick menegaskan bahwa dualisme kepengurusan harus segera diselesaikan untuk menjaga karier para atlet. Ketidakjelasan dalam struktur organisasi bisa menghambat potensi dan kesempatan para atlet untuk bersaing di kancah internasional.
Ia mengingatkan bahwa meskipun permasalahan administrasi organisasi penting, prestasi atlet harus tetap menjadi prioritas utama. Atlet tidak seharusnya menjadi korban dari perselisihan kepengurusan yang tidak berujung.
Erick mencatat bahwa untuk menyukseskan Desain Besar Olahraga Nasional, masalah administratif perlu diselesaikan. Setelah itu, barulah dapat dilakukan konsolidasi untuk persiapan pada event-event besar seperti PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
Baca Juga:
Langkah-langkah Strategis untuk Mengatasi Permasalahan
Untuk mengatasi isu dualisme ini, Kemenpora mendorong dialog antara semua pihak terkait. Komunikasi yang baik diharapkan dapat menjembatani perbedaan pendapat dan menemukan solusi yang kontribusif bagi kemajuan olahraga Indonesia.
Penting untuk membangun kesepakatan yang diambil berdasarkan transparansi dan integritas. Semua pihak diharapkan untuk merujuk pada prinsip fair play dalam menjalankan organisasi, termasuk dalam proses pemilihan kepengurusan.
Proses verifikasi dan validasi terhadap kepengurusan yang ada menjadi langkah awal untuk memastikan kepengurusan yang sehat. Kemenpora perlu mengawasi jalannya proses ini agar tidak ada lagi tumpang tindih yang merugikan pihak atlet.
Baca Juga:
Peran Kemenpora dalam Mengatur dan Mengawal Kepengurusan
Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran vital dalam mengatur dan mengawasi semua organisasi olahraga di tanah air. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa kepengurusan di setiap cabang olahraga berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Menpora juga berharap agar semua organisasi mendukung upaya pemerintahan dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. Setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan dualisme ini menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan prestasi yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Menpora mengajak seluruh elemen olahraga untuk bersatu. Kolaborasi yang kuat diperlukan agar Indonesia tidak hanya memiliki atlet handal, tetapi juga organisasi yang solid dan berintegritas.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now
Selanjutnya
Raja Surakarta Terpilih KGPH Purbaya
Artikel Terkait
