KPK Selidiki Kesaksian Gubernur Kalbar Soal Korupsi Jalan Mempawah
Daftar isi:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami kesaksian Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait sebuah kasus dugaan korupsi. Kasus ini berkaitan dengan proyek infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Mempawah, di mana Ria Norsan sebelumnya menjabat sebagai bupati.
Penyidik KPK saat ini fokus untuk menyelidiki hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang telah dipanggil, termasuk Ria Norsan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara menyeluruh dengan memanggil berbagai saksi untuk memastikan fakta-fakta yang benar.
Budi menyatakan pentingnya proses penyidikan ini untuk mengungkap fakta-fakta yang mungkin tersembunyi. Proyek yang menjadi sorotan ini dianggap melibatkan banyak pihak, sehingga penanganannya mesti berjalan secara meluas dan hati-hati.
Baca Juga:
Penyidikan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Mempawah
KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk rumah Ria Norsan dan rumah istrinya, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mempawah. Barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan ini masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik, meskipun Budi belum merinci spesifik barang tersebut.
Penyidik juga menggeledah beberapa tempat lainnya yang terkait dengan kasus ini untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar tidak ada fakta yang terlewatkan dalam pengusutan kasus ini.
Mengenai dasar hukum dari kasus ini, Budi mengungkapkan bahwa KPK menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang berhubungan dengan dugaan kerugian keuangan negara. Ini menunjukkan betapa seriusnya kasus ini dan potensi dampak hukum yang bisa ditimbulkan.
Baca Juga:
Implikasi dari Proyek Infrastruktur Terkait Korupsi
Proyek jalan yang sedang diproses oleh KPK memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Budi menambahkan bahwa penyidik juga telah memanggil sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR untuk memberikan keterangan.
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut menjadi penting agar dapat terungkap bagaimana alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru bisa disalahgunakan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Saat ini, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk dua penyelenggara negara dan satu orang dari kalangan swasta. Proses hukum yang dilakukan akan berlanjut seiring dengan pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut.
Baca Juga:
Peran Ria Norsan dalam Kasus Dugaan Korupsi
Keterlibatan Ria Norsan dalam kasus ini menarik perhatian masyarakat, terutama karena posisi dan pengaruhnya sebagai pemimpin daerah. Sebagai mantan bupati, keputusan yang ia ambil terkait proyek ini tentu akan diperiksa secara teliti oleh pihak KPK.
Dalam penjelasannya, Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengungkapkan bahwa kasus ini terkait dengan masa jabatan Ria Norsan sebagai Bupati Mempawah. Keberlanjutan kasus ini tentu akan terus diikuti oleh media dan publik.
Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah selama dua periode, yaitu dari 2009 hingga 2018. Pengalaman dan kepemimpinannya selama periode tersebut menjadi fokus KPK dalam menguak kebenaran dari dugaan ini.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
